Terkini
Berita Kampus Program Pengenalan Kampus STKIP Seram Raya Hari Ini Digelar (10 Juli 2022) Berita Kampus STKIP Seram Raya Terus Berkomitmen Cetak Tenaga Pendidik Unggul dan Berdaya Saing di Maluku (11 Oktober 2024) Kegiatan Akademik Dihadiri dan Dibuka Langsung Bupati Yasin Payapo, STKIP Seram Raya Sukses Gelar Kegiatan Visitasi LPTK (10 Oktober 2024) Tata Kelola STKIP Seram Raya Perkuat Tata Kelola Kampus melalui Partisipasi dalam Kegiatan Optimalisasi Pencegahan Kekerasan, Narkoba, dan Korupsi (21 Mei 2026) Penjaminan Mutu STKIP Seram Raya Terima Kunjungan Monitoring dan Evaluasi LLDikti Wilayah XII Tahun 2026 (14 Mei 2026) Informasi PMB Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Tahun Akademik 2026/2027 Telah Dibuka (Gelombang I & II (2026)) Tata Kelola Penyerahan SK Izin Pendirian STKIP Seram Raya (03 Februari 2022) Kegiatan Akademik Rakor Pimpinan Penyelenggara dan Pimpinan PTS di Lingkungan LLDIKTI Wilayah XII (14 Juni 2023) Sosialisasi & PMB Sosialisasi PMB di SMA Negeri 9 & 3 Kab. SBB: Tembus Medan Terjal Semenanjung Huamual (20 Februari 2023) Sosialisasi & PMB Tim Sosialisasi PMB STKIP Seram Raya Kunjungi SMA Kristen Rambatu (20 Februari 2023) Sosialisasi & PMB Sosialisasi Perdana Kampus STKIP Seram Raya Pasca Terbitnya Izin Operasional (09 Februari 2022) Tata Kelola Penyerahan Dokumen Evaluasi dan Visitasi Usulan Pendirian STKIP Seram Raya (12 Januari 2021) Penelitian & Pengabdian Opini Akademik: Pentingnya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa (30 Januari 2023) Artikel / Opini Urgensi Perda Adat di Tengah Ancaman Lahirnya Oligarki Desa (25 Januari 2023) PMB 2026/2027 Pendaftaran Mahasiswa Baru Gelombang I–III Telah Dibuka — Daftar Online
Artikel / Opini 25 Januari 2023 • 2 menit baca • 427

Urgensi Perda Adat di Tengah Ancaman Lahirnya Oligarki Desa

Kajian Kritis Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Tata Kelola Pemerintahan di Maluku

Penulis: Foto profil Redaksi STKIP Seram Raya Redaksi STKIP Seram Raya (Super Admin) Penyunting: Redaksi Portal Kampus Diperbarui: 2026-11-14 08:29
Kajian akademik kritis menelaah polemik wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa vs urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat di Maluku.

Oleh: Tim Kajian Sosial & Budaya STKIP Seram Raya

Wacana publik belakangan ini diwarnai oleh tuntutan revisi Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disuarakan oleh sebagian asosiasi kepala desa terkait perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Jika dicermati secara kritis dalam perspektif sosiologi politik dan tata kelola daerah di Maluku, isu perpanjangan masa jabatan ini justru memunculkan kekhawatiran baru akan langgengnya oligarki kekuasaan di tingkat desa. Di beberapa wilayah, kepemimpinan desa yang minim kontrol regenerasi rentan menciptakan dinasti kekeluargaan dalam penempatan perangkat desa, yang acapkali mengesampingkan kompetensi profesional dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).

Urgensi Nyata: Melindungi Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Di tengah hiruk pikuk perdebatan kekuasaan tersebut, ada suasana kebatinan yang jauh lebih mendesak dan substantif bagi masyarakat Maluku, yakni belum tuntasnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah (Perda).

Masyarakat adat di Kepulauan Maluku telah mendiami tanah pusaka ini jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir. Mereka memiliki pranata adat, hukum sasi, kepemimpinan raja/saniri negeri, serta hak ulayat atas hutan, petuanan, dan pesisir laut yang secara konstitusional diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Sayangnya, di berbagai kabupaten, ketiadaan payung hukum Perda Adat membuat hak ulayat masyarakat rentan tergerus oleh ekspansi korporasi perkebunan dan tambang tanpa persetujuan berdasar informasi awal (FPIC).

Rekomendasi Akademis bagi Pembuat Kebijakan

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berpijak di Seram Bagian Barat, STKIP Seram Raya memandang bahwa:

  1. Pemerintah Daerah dan DPRD harus memprioritaskan penerbitan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk menjamin kepastian hukum tanah ulayat dan struktur negeri adat.
  2. Fokus kepemimpinan desa semestinya diarahkan pada penguatan ketahanan pangan lokal, peningkatan kualitas layanan sekolah dasar di desa, serta transparansi keuangan desa bagi kesejahteraan warga.
  3. Regenerasi kepemimpinan desa melalui iklim demokrasi yang sehat adalah kunci mencegah mandeknya kaderisasi kepemudaan di pelosok Maluku. (Kajian/Artikel)