Urgensi Perda Adat di Tengah Ancaman Lahirnya Oligarki Desa
Kajian Kritis Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Tata Kelola Pemerintahan di Maluku
Oleh: Tim Kajian Sosial & Budaya STKIP Seram Raya
Wacana publik belakangan ini diwarnai oleh tuntutan revisi Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disuarakan oleh sebagian asosiasi kepala desa terkait perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
Jika dicermati secara kritis dalam perspektif sosiologi politik dan tata kelola daerah di Maluku, isu perpanjangan masa jabatan ini justru memunculkan kekhawatiran baru akan langgengnya oligarki kekuasaan di tingkat desa. Di beberapa wilayah, kepemimpinan desa yang minim kontrol regenerasi rentan menciptakan dinasti kekeluargaan dalam penempatan perangkat desa, yang acapkali mengesampingkan kompetensi profesional dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD).
Urgensi Nyata: Melindungi Eksistensi Masyarakat Hukum Adat
Di tengah hiruk pikuk perdebatan kekuasaan tersebut, ada suasana kebatinan yang jauh lebih mendesak dan substantif bagi masyarakat Maluku, yakni belum tuntasnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah (Perda).
Masyarakat adat di Kepulauan Maluku telah mendiami tanah pusaka ini jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir. Mereka memiliki pranata adat, hukum sasi, kepemimpinan raja/saniri negeri, serta hak ulayat atas hutan, petuanan, dan pesisir laut yang secara konstitusional diakui oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Sayangnya, di berbagai kabupaten, ketiadaan payung hukum Perda Adat membuat hak ulayat masyarakat rentan tergerus oleh ekspansi korporasi perkebunan dan tambang tanpa persetujuan berdasar informasi awal (FPIC).
Rekomendasi Akademis bagi Pembuat Kebijakan
Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berpijak di Seram Bagian Barat, STKIP Seram Raya memandang bahwa:
- Pemerintah Daerah dan DPRD harus memprioritaskan penerbitan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk menjamin kepastian hukum tanah ulayat dan struktur negeri adat.
- Fokus kepemimpinan desa semestinya diarahkan pada penguatan ketahanan pangan lokal, peningkatan kualitas layanan sekolah dasar di desa, serta transparansi keuangan desa bagi kesejahteraan warga.
- Regenerasi kepemimpinan desa melalui iklim demokrasi yang sehat adalah kunci mencegah mandeknya kaderisasi kepemudaan di pelosok Maluku. (Kajian/Artikel)